JAKARTA - Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital sebagai salah satu program prioritas terus dikebut penyiapannya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hari ini, Kamis (16/02), telah dilakukan demo penggunaan aplikasi MPP Digital.
“Kita terus mempercepat pembangunan MPP Digital. Hari ini sudah demo aplikasinya, namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Jakarta.
Menteri Anas terus mengakselerasi arahan presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan MPP Digital. Beberapa perusahaan bekerja sama membangun aplikasi ini sebagai upaya untuk menyediakan pelayanan yang semakin mudah dan cepat.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu pihak yang terlibat dalam pengembangan MPP Digital nasional. Telkom membantu desain arsitektur infrastruktur bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk penyediaan infrastruktur dan SPLP.
“Dengan demo ini kita mampu mendefinisikan baseline dari matriks-matriks apa yang sebetulnya harus diukur begitu kita bicara SPBE atau peningkatan kepuasan publik terhadap layanan pemerintahan. Harapannya dari matriks dasar yang akhirnya bisa transparan dipantau bersama, kita bisa mendefinisikan deltanya atau sukses matriksnya,” ujar Project Director Govtech Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika yang hadir dalam acara ini.
Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terlibat dalam uji coba performa juga mengapresiasi acara demo MPP Digital. Direktur IT Bank Mandiri Timothy Utama menyebut akan melakukan pengembangan performance dan user experience dari aplikasi tersebut.
“Semoga bisa secepatnya dengan kerja sama beberapa instansi yang sudah diarahkan sama Pak Menteri, semoga bisa kita selesaikan dengan cepat untuk jangka pendek,” kata Timothy.
Pengembangan aplikasi saat ini telah rampung 90 persen. Saat demo berlangsung, dipraktikkan dua jenis pelayanan publik, yakni perizinan tenaga kesehatan (31 layanan) dan administrasi kependudukan (50 layanan).
MPP Digital dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan yang selama ini terpisah. Pelayanan publik juga dapat dipantau secara real-time, dan memotong persyaratan yang berulang dengan MPP Digital.
“Februari ini, dilakukan percepatan penerapan MPP Digital secara khusus bagi daerah yang belum memiliki aplikasi terintegrasi. Sedangkan bagi daerah yang sudah memiliki platform terpadu akan dilakukan penyesuaian proses bisnis agar dapat terintegrasi dengan Hub MPP Nasional, sehingga kinerja masing-masing MPP dapat dipantau secara nasional,” ujar Menteri Anas.
Acara demo ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa; Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara Herman; Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Inovasi Pemerintahan M. Eri Irawan; Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pelayanan Publik Wanto Sugito; Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Organisasi, Aparatur, dan Kepegawaian Choiril Ustadi Yudawanto; Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Kementerian PANRB; serta perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga National Single Window (LNSW), Badan Siber dan Sandi Nasional, dan Perum Peruri. (and/HUMAS MENPANRB)
